hukum-kesehatan

Komite Perawatan, Nasibmu Kini

Dengan disahkannya Undang Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ada sesuatu yang hilang di Profesi Perawatan. Sesuatu itu adalah Komite Perawatan, yang sebelumnya oleh Kepmendagri no 1 tahun 2002 telah disahkan menjadi sarat berdirinya sebuah rumah sakit daerah.

Dengan Undang Undang Rumah Sakit ini, Komite Perawatan sudah tidak menjadi kelompok yang dianggap penting di rumah sakit, setidaknya menurut yang membuat undang undang itu. Karena di BAB IX pasal 33 ayat b hanya disebutkan, “Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.”

Di sini tidak menyebut sama sekali tentang Komite Perawatan. Bandingkan dengan Komite Medis. Undang undang mempersyaratkan adanya Komite Medis di sebuah rumah sakit dalam masalah pengorganisasiannya.

Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil pelajaran dari keluarnya undang undang itu bagi Komite Perawatan :

  1. Mungkin semenjak 2002 sejak Kepmendagri dikeluarkan, profesi perawat di rumah sakit daerah tidak mempedulikan dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri itu.  Walaupun Mendagri mengakui tentang adanya Komite Perawatan, tapi pada kenyataannya setelah 8 tahun keputusan itu diberlakukan, ternyata tidak semua RSUD memiliki Komite Perawatan. Padahal di Kepmendagri itu disebutkan di BAB II Pasal 6,  “Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari; Direktur, Wakil Direktur; Sekretariat, Bidang, Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, Instalasi, Susunan Pengawas Intern”
  2. Mungkin undang undang RS itu sebagai evaluasi atas keberadaan Komite Perawatan di rumah sakit. Diakui atau tidak, selain masih banyaknya rumah sakit yang tidak memiliki Komite Perawatan, banyak juga rumah sakit yang memiliki Komite Perawatan tapi tidak ada suaranya sama sekali. Komite Perawatan hanya sekedar terdengar namanya, ada pengurusnya dan mungkin ada kantornya, tapi absen dari aktifitas dan miskin kegiatan. Bahkan sebagian rumah sakit, keberadaan Komite Perawatan dimanfaatkan oleh sebagian anggotanya hanya untuk mengkritisi kebijakan Bidang Perawatan bahkan kebijakan Direktur Rumah Sakit. Hingga muncul konflik yang sama sekali tidak produktif dan tidak menguntungkan komunitas perawat.
  3. Mungkin kontribusi Komite Perawatan dianggap tidak ada atau setidaknya dipertanyakan. Mungkin ini yang menjadikan Komite Perawatan dianggap “adanya dan tidak adanya tidak pengaruh” Di sini kemampuan loby, komunikasi, bermain strategi, kerja keras, pengorbanan, cucuran keringat bahkan air mata, konsentrasi, membangun image, keseriusan dalam perjuangan, bijak  dalam sikap, kemampuan impression management menjadi begitu penting dikuasai dan dimiliki oleh Komite Perawatan. Idealisme yang dibangun tanpa dibalut persyaratan yang saya sebutkan di atas, hanya akan menimbulkan konflik yang justru menjadi kontra produktif.
  4. Mungkin Komite Perawatan tidak mampu menunjukan eksistensinya sebagai perwakilan Komunitas Perawat. Teman teman di rumah sakitpun kebanyakan mengakui eksistensi Bidang Perawatan dibanding Komite Perawatan. Hal ini sebenarnya bukan masalah Bidang Perawatan ada strukturnya dan Komite Perawatan tidak ada strukturnya. Tapi memang karena komitmen Komite Perawatan terhadap komunitas masih belum meyakinkan. Komite tidak mampu menunjukan kerja riil yang bisa dilihat oleh komunitas semacam advokasi, kepedulian, peningkatan kompetensi dll.
  5. Mungkin Komite Perawatan tidak mampu bersinergi dengan Bidang Perawatan disebabkan oleh “berebut pengaruh” di dalam komunitas. Ketika keinginan yang tinggi untuk mempengaruhi komunitas itu muncul, terkadang lepas kontrol dan terjerumus pada perilaku menyalahkan dan merendahkan Bidang Perawatan. Kondisi seperti ini justru akan semakin mengerdilkan peran Komite Perawatan, karena dengan merendahkan dan tidak mau menghormati Bidang Perawatan, saya mengibaratkan “menggali lubang kuburnya sendiri” , maka setelah lubang dibuat, untuk siapa kalau bukan untuk dirinya sendiri.

Dan mungkin masih sederetan lagi alasan lain, mengapa UU no 44 tahun 2009 tidak mengakomodasi Komite Perawatan. Silakan Saudara menuliskan di kolom komentar bila masih memiliki alasan lain.

Tapi memang, daripada Komite dan Bidang Perawatan tidak mampu bersinergi, mendingan tidak usah berdiri Komite Perawatan. Mengapa?

Karena tidak akan selamat, sebuah kapal besar yang berlayar di lautan lepas dinakhkodai oleh dua orang. Perawat adalah komunitas yang terbesar di rumah sakit. Maka bila Komite dan Bidang masing masing ingin menjadi nakhkoda, siap siaplah… komunitas perawatan akan bingung menentukan sikap, dan kapalpun tidak memiliki arah yang jelas yang pada akhirnya tenggelam di tengah samudra.

About these ads
Standar

38 thoughts on “Komite Perawatan, Nasibmu Kini

  1. Salam jumpa
    Terimakasih teman sejawat Jason, tulisan yang dibuat sangat baik, tulisannya adalah gambaran yang nyata tentang kita sekarang ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas waktu dan perhatiannya untuk profesi perawat lewat tulisannya. Profesi perawat yang sekarang ini masih tetap di rasakan oleh masyarakat luas perannya dalam bidang sosial yang diperankan oleh perawat belum bisa digantikan oleh tehnologi canggih sekalipun, namun untuk tatanan politik di indonesia yang berhubungan dengan UU dan elite politik masih dipandang mereka kita sebagai profesi dengan sebelah mata. Penyebabnya semuanya itu anda telah jelaskan. Intinya sesama kita tidak saling menghargai alias tak kompak/akur dan belum peduli sesama profesi.
    Masukan dari saya untuk membuat Komite Perawat agar lebih “eksis” adalah sbb:
    1. Yang duduk (perawat)dalam komite perawat adalah seorang perawat:
    a. Sangat menguasai ilmu keperawatan (pendidikan minimal S1 adalah lebih baik, bukan berarti D3/D4 ngak boleh, tolong jangan salah mengeri)
    b. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan sudah “senior” dan di hormati oleh teman sejawat dan profesi lainnya.
    2. Yang tidak memiliki kepentingan politik/lainnya yang dapat merugikan kedudukan komite, sehingga integritas komite ini tidak diragukan lagi.
    3. Mereka yang rajin belajar/baca/diskusi,dll.

    Selamat mencoba, selamat berjuang. GBU

    jason : ide jenius dan luar biasa Bang. Tunjukan, komite bisa eksis dan diakui, asal kita mau pasti bisa. Baca juga tulisanku Sinergisme Komite dan Bidang.

  2. Bawor Dinkes berkata:

    Salam ketemu..di arena dunia maya, saya sedikit menyumbang ilmu kepada kumunitas Perawat tentang UU No 44 tahun 2009 bahwa : dalam UU No 44 Th 2009 tentang Rumah sakit dimana yang ditegaskan adalah : khususnya bentuk kelembagaannya yaitu Public good, Privat good dan campuran kedua hal tsb yaitu BLU/BLUD. Dan untuk RS pemerintah diarahkan ke BLU (RS Vertikal)sedang RSU Daerah dengan BLUD.
    Secara detail, UU No 44 tsb memberikan keuntungan tersendiri bagi RS didaerah baik negri maupun swasta, mengapa..?ditegaskan bahwa untuk ijin operasional untuk RS Kelas C dan D (baik khusus maupun umum) berada di Kabupaten (Dinas Kesehatan) berbeda dulu di DinKes Prop. dan Dinkes Kab (DKK)hanya bisa memberikan “REKOMENDASI” itupun untuk RS Swasta,
    UU No 44 th 09 tsb dalam Bab SDM, menurut kaca mata saya justru mengangkat harkat dan martabat PERAWAT, mengapa..jelas dalam pasalnya bahwa Semua tenaga khusus yang bekerja di RS harus memiliki izin. Cuma tinggal diartikan sendiri bahwa Perawat termasuk tenaga khusus bukan ? contohnya semua dokter yang melakukan praktik/layanan di RS jelas harus berizin, kalau tidak punya izin kena denda Rp 150 juta, dan kalau dokter tak punya ijin maka tidak akan bisa masuk Komite Medis.
    Jadi saya kira KOMITE PERAWATAN di RS-RS masih sangat perlu dan harus ada untuk mewadahi para fungsional untuk meningkatkan kompetensi sebagai Jabatan Fungsional. Kalau sudah masuk dalam RUMPUN JABATAN fungsional maka sebagai perlindungannya Perawat harus punya izin yaitu SIP dan SIK bila kerja di RS saja dan kalau punya teritorial Home Care ditambah SIPP.Persis dan setara dengan Dokter
    Demikian sekilas embun Uput-uput untuk teman 2 Perawat
    (Mantan Ketua Komite Perawat RSU Banyumas yang sekarang lagi membina seluruh RS di Kab Banyumas agar mereka membentuk Komite Perawatan seperti di RSU Banyumas) SALAM DAHSYAT dan MUTAHIR……….

  3. mungkin komite perawat tidak terakomodasi pada UU yang baru dikarenakan dalam penyusunannya tidak melibatkan komunitas perawat. ini hanya perkiraan saya, wong saya ini bukan perawat. :-)
    Tapi coba lah gunakan paradigma berikut. Kita lihat cara kerja arloji klasik yang menggunakan gerigi dan pegas. Detik dapat berdetak harmonis jika ada lebih dari satu gerigi yang berlawanan arah, namun bersinergi. Jadi menurut saya nih, yang bukan perawat, Bidang Perawatan dan Komite Perawatan itu penting keberadaannya supaya dapat membentuk gerakan yang sinergis dan harmonis. Perbedaan pendapat itu suatu kewajaran, yang terpenting adalah tidak ada pihak yang menganggap dirinya paling benar dan mutlak. Silakan anda para perawat untuk terus berkembang.

  4. razabee berkata:

    salam kenal mas..
    mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya…, mohon di jelaskan…
    Jadi apakah dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa keberadaan komite keperawatan yang ada di rumah sakit sekarang adalah “ilegal” ditinjau dari sudut pandang UU???

    Sekedar informasi, setelah terseok juga, alhamdulillah sejak kurang lebih satu tahun ini komite di RS kami dapat berjalan.. dan ada sinergisme yang baik dengan bidang keperawatan …

    Namun seperti pertanyaan diatas tadi? bagaimana status komite yang ada? apakah SK Direktur itu akan gugur secara yuridis dengan adanya UU tersebut?

  5. Kalau dalam UU RS tersebut komite keperawatan tidak secara eksplisit disebutkan, demikian pula bidang keperawatan ataupun seksi keperawatan, tetapi hanya disebutkan “unsur keperawatan”. Jadi menurut hemat saya bukan berarti legalitas komite keperawatan gugur dengan adanya UU RS tersebut, analoginya kalau komite keperawatan dinyatakan ilegal maka bidang keperawatan ataupun seksi keperawatan di sebuah rumah sakit bisa dinyatakan ilegal juga karena tidak secara eksplisit disebutkan di UU RS. “Unsur keperawatan” dalam UU RS menurut saya mempunyai arti luas, mungkin oleh si pembuat UU untuk mengakomodasi kondisi rumah sakit di Indonesia yang masih beragam kondisinya sehingga aturannya bersifat umum. Sinergisme yang dimaksud adalah bagaimana komite dan bidang keperawatan saling mengisi dan bahu membahu untuk memajukan keperawatan.. ingat komite keperawatan dibentuk di rumah sakit adalah untuk memajukan perawat, kalau ada perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang manusiawi, tentunya yang dikedepankan adalah tetap kemjuan perawat. Semoga bermanfaat..Okelah kalu begitu ..

  6. razabee berkata:

    waah… terima kasih banyak atas penjelasannya pak rosyadi…

    nah tapi sekarang permasalahannya, apakah dalam UU no 44 tersebut ada penjelasan tentang pasal per pasal ? Khususnya Bab II pasal 6 ?? (soalnya saya belum membaca keseluruhan UU tersebut keseluruhan / dengan penjelasannya)

  7. bothax berkata:

    Terus terang kami menjadi bingung. Apalagi dengan adanya UU RS tahun 2009. yang dianggap manajemen di RS kami menjadi meragukan keperluannya dan melemahkan terhadap komite keperawatan, padahal komite di RS kami baru terbentuk. padahal untuk menggariskan apa kewenangan komite dan mana kewenangan bidang keperawatan, masih ada silang pendapat. Terus terang dengan UU RS melemah kami. Kami mengajak ada suatu perkumpulan komite keperawatan misal sekaresidenan banyumas, kebumen, pekalongan, agar dapat saling memberi dan menerima

  8. Irhas berkata:

    asalamualiakum
    salam bertemu kembali
    alhamdulilah rumah sakit kami komite telah terbentuk dan sudah mendapatkan SK nya.proses awal kerja kami saat ini saya (sebagai ketua sub komite mutu) kami membuat POA untuk program kerja kami.
    ada kah saran lain untuk komite keperawatan kami khususnya komite mutu agar tetap eksis dan berkembang dan bermanfaat untuk perjuangan profesi keperawatan
    terimakasih
    salam perjuangan

  9. ali rosjidi berkata:

    Saya kurang sependapat dengan tulisan mas Jason.
    Toh yang disampaikan hanya kemungkinan-kemungkinan apakah hal itu menjadi pertimbangan tim perumus UU No 44 tsb. Yang justru dipertanyakan adalah apakah organisasi profesi dilibatkan dalam perumusan UU no 44 ini. Atau paling tidak sudahkah dilakukan uji publik atau belum. Pendapat Mas Jason Justru bisa menimbulkan image negatif dan pengkerdilan pola berfikir teman perawat kita.

    Tapi saya Setuju ” Profesi perawat yang sekarang ini masih tetap di rasakan oleh masyarakat luas perannya dalam bidang sosial yang diperankan oleh perawat belum bisa digantikan oleh tehnologi canggih sekalipun, namun untuk tatanan politik di indonesia yang berhubungan dengan UU dan elite politik masih dipandang mereka kita sebagai profesi dengan sebelah mata.” (kutipan : Abang)

    Pendapat mas Ong Rosyadi menurut saya lebih ARGUMENTATIF dan RASIONAL. Ini yang diperlukan dari kita rekan perawat untuk melakukan perubahan yang mendasar terhadap POLA BERFIKIR KITA.

    Untuk itu saya mengajak rekan2 untuk menduskusikan UU.No 44 tsb.
    Tergantung kita bisa atau tidak memanfaatkan dan melaksanakan UU tersebut untuk kemajuan perawat. Kita harus berjuang mewujudkan peran-peran kita baik lewat KOMITE KEPERAWATAN maupun BIDANG KEPERAWATAN. Kita tertantang untuk MENSINERGIKAN keduanya. Karena memang dalam UU tersebut tidak secara EXPLISIT menyatakan harus ada Komite Keperawatan atau pun Bidang Keperawatan. Ada keduanya malah lebih kuat. Karena yang mikir ttg palayan keperawatan lebih banyak. Tinggal peran masing masing yang sebaiknya di sinergikan.

    Menurut saya ada beberapa pasal yang hal tersebut Justru menguatkan eksistensi tenaga keperawatan. Tidak untuk menyiutkan nyali pejuang-pejuang keperawatan kita.

    Pasal Tersebut a.l :
    Pasal 12
    Ayat 1 Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non kesehatan.

    Pasal 13
    (2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. (4) Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 13

    Ayat (2) Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiografer, dan okupasi terapis. Yang dimaksud dengan izin adalah izin kerja atau izin praktik bagi tenaga kesehatan tersebut.
    Pasal 33
    (2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medisu unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan

    Pasal 65
    Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini

  10. Day berkata:

    Assalamualaikum….
    subhanalloh…. saya dengan tanpa persiapan pengetahuan mengenai komite saya dipercaya teman-teman seprofesi diangkat jadi ketua komite keperawatan di tempat saya bekerja. Dari awal sampai sekarang saya masih bingungl untuk memulai melaksanakan amanah yang saya pikul tersebut …. tetapi dengan sedikit meraba raba akhirnya saya mulai melangkah, tetapi dari langkah awal tersebut banyak sekali kendala kendala yang saya temui. salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang sama antara fungsional dan teman-teman seprofesi di struktural mengenai tugas komite keperawatan, yg pada akhirnya terkesan kurang sinergis antara komite dan bidang keperawatan….
    Jadi pada akhirnya saya meminta bantuan pada temen temen masukkan-masukkannya pada saya untuk melangkah agar komite keperawatan bisa lebih eksis dan sinergis dengan bidang keperawatan. Terimakasih….

  11. Kebanyakan perawat ditunjuk menempati posisi strategis (contoh komite keperawatan) dengan zero knowledge tetapi dipercaya oleh orang lain yang juga sama pengetahuannya, seperti pengakuan Day. Seandainya UU Keperawatan disahkan pasti akan banyak lagi posisi strategis dan perawat yang juga dalam kondisi sama. Inilah yang menurut saya sangat kritis dalam dunia keperawatan. Kita memaksakan membangun pondasi kokoh sementara belum ada batu kali dan semen tersedia. Hal sama terjadi saat pembentukan Kollegium Keperawatan baru-baru ini (meskipun saya tidak mengikuti langsung peristiwa dan suasananya). Jadi menurut pendapat bodoh saya, perawat harus berjuang dalam 3 hal secara sinergis: pendidikan, perjuangan politik, serta pengembangan dan sosialisasi praktik. Tulisan saya di blog http://nersmanajer.blogspot.com tentang belajar profesional dari perawat 3 B, terinspirasi dari kondisi ini.

    Kadang-kadang kita terlalu fokus dan mencurahkan energi di satu hal tetapi melupakan hal lainnya, yang harus disiapkan untuk menerima “rejeki nomplok” yang akan turun, agar tidak syok. Kita takut berbuat sesuatu yang bermanfaat, dan sering berdebat tentang area kewenangan. Saya jadi teringat lakon dalam Lawakan Kartolo (Seniman Ludruk Jawa Timur) yang menceritakan orang bertengkar tentang pembagian hadiah yang masih mereka angan-angankan pada pak Lurah. Mirip persis dengan lakon kehidupan nyata kita.

  12. estefina makausi berkata:

    salam kenal, saya juga seorang perawat yang bekerja dirumah sakit pada tahun 2004 saya ditugaskan oleh direktur untuk membentuk komite keperawatan di rumah sakit kami dan saya dipercayakan oleh teman2 menjadi ketua dengan pengetahuan seadanya yang saya peroleh dari beberapa teman saya di luar manado saya mulai membangun komite keperawatan, namun sejalan dengan perkembangan organisasi rumah sakit maka terjadi pergantian pimpinan maka dengan bermacam alasan termasuk belum ada landasan hukun yang jelas akhirnya komite keperawatan di rs kami dibubarkam dan sebagai gantinya dibentuk wakil direktur keperawatan, jadi untuk memperjuangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperawatan dapat dilakukan melalui wadir kep. namun saat ini dengan adanya uu perumahsakitan yang baru tahun 2009 kemungkinan besar posisi wadir keperawatan akan ditiadakan dengan demikian maka menjadi kurang akses untuk mempejuangkan kep. namun saya akan terus berjuang dengan menunujkan esisktensi keperawatan dirs kami dengan topangan teman-teman sejawat kami. tks GBU

  13. agus santoso berkata:

    Tentang perkembangan komite keperawatan, perlu langkah strategis dalam upaya pengembangan tiap komite keperawatan di RS. Dalam pertemuan para Ketua komite keperawatan RS di wilayah Jawa Tengah ( yang merasa datang ) di RSUD Tugurejo Semarang dapat disimpulkan bahwa komite keperawatan kurang media sharing pengalaman masing -masing dan penguatan atau dukungan dari jejaring yang lain. pertemuan tersebut yang dipandu Ibu Sugih Asih S.Kp, M.Kep ( RS Fatmawati Jakarta ) sebagai awal langkah komite keperawatan untuk mempersatukan visi kemajuan keperawatan di RS masing-masing dan bersama mengembangkan program kegiatan yang bermakna bagi profesi dengan semangat percepatan & globalisasi, amin.

  14. saiful berkata:

    sebenarnya ngak perlu terlalu di pikirkan, bila ada perbedaan pendapat maka arahkan saja pada goalnya, apakah masih sama atau tidak. untuk bidang keperawatan posisinya lebih bersifat adminitrasif seperti adanya jabatan eselon. sedangkan jabatan komite keperawatan bersifat profesi, dari sisi jabatan lebih bersifat fungsional.
    di beberapa rumah sakit malah ada komite dan bidang kep, dan keduanya jalan secara berbarengan, yang terpenting adalah job diskripsinya di perjelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan….dan proses saling rebut pengaruh pun dapat di hindari.

  15. Lestari Ekawati berkata:

    ass. wr.wb
    saya ingin mengeetahui bagaimana caranya agar komite keperawatan bisa sinergi dan berjalan beriringan dengan bidang keperawatan untuk memajukan komunitas perawat?
    terima kasih

  16. Jason berkata:

    Laksanakan kegiatan sesuai tugas masing masing. Saling menghormati, rendah hati dan tidak ada niatan untuk saling menjatuhkan. Tapi bekerjalah bersama sama dengan niat untuk membesarkan komunitas. Bukan mencari pengaruh, ingin diakui apalagi pengin dianggap jadi pahlawan.
    Terkadang kita lupa satu hal, bahwa orang di sekitar kita itu selalu melihat, mendengar dan manilai apa yang kita lakukan. Maka orang yang ikhlas saja yang akan komitmen dan survive dengan perjuangan.

  17. Hotma Rumahorbo berkata:

    Boleh nimbrung ya mas,

    Undang2 terbaru mengisyaratkan SEDIKIT2NYA harus ada anu…anu, gitu kan. Kalau gitu boleh dong lebih dari itu kalau institusi membutuhkan….
    Nah..kalau gitu, kita create supaya institusi merasa butuh …..KOMITE KEPERAWATAN, begitu deh……..

    Tentang hubungan bidang dengan komite, udah jelas sebenarnya mah…tinggal kitanya mau tidak menjadikan keperawatan menjadi profesi yang patut diperhitungkan dan tentu saja dibutuhkan oleh RS.

    Mari bersatu perawat Indonesia..untuk kejayaan masyarakat Indonesia….

    Thank you

  18. clara berkata:

    salam kenal, saya seorang perawat dan baru saja bekerja di instansi pemerintah.Direktur kami menugaskan saya dan teman seprofesi untuk membentuk komite keperawatan.Terus terang saya tidak begitu paham hal-hal apa yang diatur di komite keperawatan itu sendiri.Lagi pula ketika masih pendidikan hal yang menyangkut komite tidak ada dipelajari mendeteil. Sementara di rumah sakit sendiri ada yang namanya bidang keperawatan. So, mohon pada temen-temen seprofesi agar memberi saya masukan-masukan terutama mengenai job description antara komite dengan bidang keperawatan.Karena yang saya lihat di rumahsakit kami antara keduanya masih tumpang tindih.
    Selanjutnya kita juga rencana mau membentuk PPNI, mohon kita dikasih petunjuk!
    one question, boleh gak kurikulum prndidikan keperawatan diperbaharui?thanks

  19. Salam profesi untuk seluruh perawat indonesia
    kami merasakan ketidak jelasan aturan/undang-undang yang jelas tentang keberadaan komite keperawatan, di RS tempat saya bekerja sudah dibentuk komite keperawatan, namun eksistensinya tidak terlihat karena alasan ini, itu dan itu…
    kami sudah mencari informasi ke RS sekitar, hasilnya mereka mengalami masalah yang sama. Jika di bandingkan dg komite yang lain (di RS) komite keperawatan masih dipandang sebelah mata, ini terbukti belum adanya pengakuan yang jelas dari pemerintah, dan sekarang di tambah dengan terbitnya UU no 44 tsb.
    Yang saya khawatirkan, rekan-rekan komite keperawatan merasa tidak di akui keberadaanya dan akan semakin hilang dengan sendirinya.
    komite keperawatan sangat diperlukan untuk bekerja berdampingan dengan bidang keperawatan. dengan kondisi diatas, kami dari bidang keperawatan banyak menemui hambatan dalam melaksanakan program karena komite keperawatan yang tidak berjalan.
    so, buat rekan-rekan seprofesi mari kita perjuangkan eksistensi komite keperawatan dan peraturan

  20. Syaiful Hadi berkata:

    Ikut beropini mas…

    Pengertian komite itu sendiri yang harus dipertajam, sehingga tugas dan fungsinya jelas.
    Dalam organisasi rumah sakit ada dua komponen penting yaitu:”ADVISSORY BOARD” dan “EXCECUTIVE BOARD”. Komite adalah lembaga yang memberi pertimbangan (advis) kepada pimpinan rumah sakit, berbeda dengan Bidang Perawatan yang merupakan wadah struktural rumah sakit, yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan.
    Jika mengacu pada pemahaman ini maka tidak perlu dikhawatirkan adanya friksi antara komite perawatan dan bidang perawatan.
    Dari pengamatan yang saya lakukan, hampir semua komite perawatan yang ada saat ini belum mempunyai pijakan. Belum ada satupun komite perawatan yang telah mempunyai NURSE STAFF BYLAWS (NSBL) yang seharusnya menjadi pijakan komite perawatan. Jadi tanpa NSBL, bisa di bayangkan arah dari komite keperawatan.

  21. Harto berkata:

    Salam kenal mas
    Tidak semua komite keperawatan di rumah sakit tidak mempunyai fungsi atau berguna bagi rumah sakit itu, tapi banyak pula komite keperawatan sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Kita harus tahu bagaimana fungsi komite keperawatan adalah membantu direktur RS dalam mengelolah pelayanan keperawatan. perawat akan tahu bagaimana membantu direktur karena sesuai bidangnya, adanya NSBL akan lebih baik, tetapi walaupun ndak ada NSBL kita mestinya tahu apa yang dikerjakan. Tugas, fungsi dan wewenang komite keperwatan sebenarnya sudah jelas, tinggal bagaimana komite keperawatan di suatu RS melaksanakan itu. RS dalam pengelolaanya dituntut adanya instrumen salah satunya adalah instrumen bidang keperawatan, siapa yang membuat, dan semua itu sudah dibuat oleh komite keperawatan bagi RS yang komite keperawatannya bekerja. Yang dikatakan riil seperti komentar sebelumnya, apakah semua komite keperawatan seperti itu. coba jangan menjadikan fungsi keperawatan di rumah sakit seperti tidak ada, tapi mari cari bagaimana keperawatan di rs yang 24 jam berada di dekat pasien yang kesemuanya itu dikelolah organisasinya oleh komite keperawatan. kenapa unsur komite keperawatan tidak masuk dalam UU RS, kemungkinan karena ndak ada wakil dari perawat yang duduk dalam pembuatan UU tersebut

  22. ROSDIAR GEMIWA berkata:

    salam kenal mas…,mau ikutan kasi komentar ttg komite keperawatan.,memang kondisi komite keperawatan seperti yang mas sampaikan banyak yang seperti itu, sekalipun sudah dibentuk atau sudah ada komite keperawatan dirumah sakit, kita seperti dianggap antara ada dan tiada, mungkin tadi itu karena aktivitas komite yang mungkin dianggap tidak berpengaruh. Saat ini kita perawat benar-benar harus berjuang diantaranya dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu keperawatan, lakukan evaluasi dan buat laporan perkembangannya kepada direktur.

  23. Komite di RS harus ada dong, itu kan yang mengakomodir aspirasi dari profesi perawat, dan bekerja sinergi dengan bidang keperawatan……..

  24. gerard berkata:

    saya mengundang temen-temen untuk mengikuti seminar dan workshop komite keperawatan yg akan dilaksanakan di jakarta supaya perawat bersatu padu merapatkan barisan

  25. iman berkata:

    sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di S1 kep, semakin lama di fikir2 ko perawat semakin ga jelas ya job dis nya. coba lihat sebetulnya buanyak sekali perawat yang pinter2. yang S2 juga udah banyak. tapi sebagian besar mereka ga mau bekerja di lapangan (RS atau PKM), mereka lebih tertarik jadi dosen. kenapa ya????????????????????????

  26. Keberhasilan suatu wadah organisasi non struktural dapat terlihat bila adanya pengakuan masyarakat tentang hasil dari proses perawatan yang kita berikan.Ingatlah saudaraku di seluruh Indonesia berbuatlah untuk peningkatan pelayanan keperawatan jangan pernah memberikan nilai dari diri tapi nilai itu muncul dari hasil yang telah kita buat.Masalah kita adalah hanya ingin menerima hasil yang cepat tanpa ada usaha yang keras,UU 44 th 2009 merupakan hal yang baik tentang struktur pelayanan Rumah Sakit.Aspek legal Komite keperawatan sudah dapat diakui dengan dikeluarkannya SK Direktur RS walaupun dalam batas wilayah internal tapi itu syah dari aspek hukum.Kontek tugas dan kewenangan Komite keperawatan merupakan improvement of Quality nursing,bentuk standar pelayanan keperawatan ,standar asuhan keperawatan ,menjaga mutu pelayanan,menjaga kedisiplinan dan etik keperawatan.Tidak lupa pula sebagai wadah inovatif perawat serta advocatif tenaga perawat.Komite keperawatan sebagai mitra kerja bidang perawatan yang cenderung mengurus di bidang administratif keperawatan.Saya yakin dengan bekerja ikhlas dan penuh tanggung jawab yang keras komite keperawatan akan menjadi eksis dan medapat pengakuan di kalanagan direksi RS dan masyarakat melalui perwakilannya di Parlemen.Sukses selalu untuk perawat ku tercinta jangan pernah menyerah dan semangat ikhlas menjadi panutan sejati.Motto dengan profesional menuju world class hospital.

    dari : Uday di Sanglah hospital – bali

    jason :
    Setuju mas Uday, yang dibutuhkan adalah pengakuan masyarakat.

  27. qt harus aku bahwa pelayanan keperawatan adalah ujung tombakdi lini depan pada pelayanan kesehatan…………..namun qt selalu dikerdilkan………..kenapa? karena kita hanya menang di kuntitas kalah dikualitas………….seabiknya komite keperawatan harus ada, karena mempunyai domain yang berbeda dengan bidang keperawatan.

  28. edhi berkata:

    harus seperti inilah seharusnya perawat indonesia, mampu berdiskusi n berpendapat, bravo, rsu bondowoso, juga sudah punya komite perawatan.,alaupun kiprahnya belum terlalu signifikan, tapi anggaran sudah masuk apbd, salam

    jason : iya mas. Jangan sampai beda pendapat diselesaikan dengan fisik kayak preman. Baguslah lah kalau anggaran dah masuk APBD. Artinya komite dah diakui oleh Bupati.

  29. dimas berkata:

    komentar yang ada semuanya sangat baik sehingga kami juga bisa tau kejadian yang ada dengan TS diluar sana, nurut saya komite keperawatan atau bid. keperawatan selama betul2 bisa memajukan profesi perawat dan memperjuangkan nasib perawat harus didukung. cuma yg terjadi sekarang masih banyak oknum yang menjadikan hal tersebut hanya sebagai pribadi tanpa harus melaksanakan tupoksi dan strategi unt kemajuan perawat.
    selain itu untuk seluruh perawat Indonesia bisakah bersatu untuk kemajuan kita semua tanpa mejatuhkan rekan seprofesi.
    soal S1 atau D3 atau apalah jangan dipermasalahkan selama mampu memperjuangkan nasib perawat. buat rekan2 yang menjadi anggota komite keperawatan harus sabar dan iklas dalam menjalankan tugas karena ini semua unt kepentingan dan kemajuan perawat.
    salam perawat dan tetap semangat………………………………..

  30. Mansyah,dr berkata:

    Melihat semena yg ada, menurut saya ini hanya persoalan definisi dalam pasal yg ada, bila melihat isinya disitu ada unsur keperawatan koq, kan agak aneh saja bila di situ ditulis unsur kedokteran, jadi semantiknya saja yg perlu diperbaiki…yg terpenting saat ini bagaimana masing2 dapat memahami tugas dan fungsi pokok masing, yg secara keseluruhan demi kepentingan pasien..dan perlu diingat tanggungjawab terhadap keilmuannya itu yg terpenting…jangan dokter yg bekerja sebagai perawat atau sebaliknya……

  31. Ns. Husna berkata:

    salam keperawatn untuk TS semua…
    saya bersyukur bisa ikut gabung berkomentar ttg tema yg menarik ini. kebetulan, saya sdg diamanahi menjadi ketua komite keperawatan di RSUD dumai. saat ini kami sedang berbenah dengan kepengurusan baru, sebelumnya tugas komite keperawatan di RS kami tidak berjalan dengan lancar karena terhambat oleh tugas yang ‘double job’ (tugas dua fungsi : perawat pelaksana dan pengurus komite) sehingga sulit mengadakan pertemuan /rapat2 karena juga sedang bertugas di pelayanan. Hingga akhirnya ada keputusan untuk memfokuskan beberapa pengurus untuk mengurusi tugas2 komite keperawatan. Namun karena keterlambatan kami atas pemahaman tentang komite,maka masih terjadi kebingungan dalam memulai langkah karena selama ini sebagian besar dari tugas komite keperawatan telah di’handle’ oleh bidang keperawatan. mohon doa agar kami bisa mensinergikan jobdesk komite keperawatan dengan bidang keperawatan dengan segera.

    jason : doa saya menyertai Mba Husna. tetap semangat dan ikhlas dalam perjuangan. Itu kunci utamanya.

  32. enha nurhariyadi berkata:

    alhamdulillah smga dgan diskusi ini dapat memperluas wawasan da pola pikir kita…tapi sayang darisekian ribu perawat kita masih banyak yg belum tau APA ITU KOMITE PERAWAT? APA BEDANYA DGN PPNI? APAKAH SAMA FUNGSINYA DGN BIDANG KEPERAWATAN? YG MANA YANG BISA MEMBUAT PERAWAT MAJU? mari kita dukung semuanya dengan mensosialisasikan yg benar sehingga teman sejawt kita menjadi faham bukan menjadi bingung…salam sejawat.

  33. Mr. JOE PPNI Kab. PKL berkata:

    Salam kenal mas………
    Gayeng juga nih, pembicaraan soal komite perawatan ini, saya setuju dengan pendapat mas Ali Rosjidi, sinergitas antara komite dengan bidang perawatan harus selalu dibina, namun dari beberapa regulasi yang saya lihat, belum saya temui komite perawatan untuk puskesmas, perlu atau tidakkah?? karena kalo tujuannya untuk peningkatan dan perbaikan mutu, mungkin tidak ada jeleknya, hanya sepertinya ga ada aturannya, apa ada yang belum saya ketahui, mohon informasinya…..

  34. Assalamu’alaikum…,
    Salam kenal………………..,
    Saya sangat terharu membaca isi blog ini, dan saya berharap semoga kelak profesi Keperawatan dapat di akui secara UU.
    Dalam hal meningkatkan kualitas dan profesionalisme Perawat maka sekarang Perawat diwajibkan mengantongi STR (Ijazah SPK, DIII Keperawatan, DIV dan Ners/Ns).
    Disini saya hanya ingin tanyakan bagaimana status perawat yang bekerja dengan gelar SKP/S.Kep dalam hal kkompetensi keperawatan?
    Kita ketahui perawt yg bergelar SKP/S.Kep ada yang berlatar belakang DIII Keperawatan dan ada yang dari SMU sederajat.
    Apabila Perawat mengantongi STR DIII Keperawatan namun bekerja dengan Ijazah S1 Keperawatan (S.Kep) serta SK terakhir bergelar SKP/S.Kep, bagaimana menurut UU?
    terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s